Pertamina EP Temukan Cadangan Migas Baru di Toili

JAKARTA – PT Pertamina EP menemukan cadangan gas dan kondensat di area PT Pertamina EP (PEP) Asset 4 di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah melalui pemboran sumur eksplorasi Wolai–001 (WOL-001). Sumur WOL-001 telah ditajak tepat pada 17 Agustus 2018 menggunakan rig E-52 milik PT Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) mencapai kedalaman akhir 2.365 meter.”Sejak tajak sampai saat ini performance rig terkait sangat mendukung keberhasilan pemboran berkat sinergi dan mutual benefit. Ini merupakan angin segar dan kebanggan bagi Pertamina EP untuk mendukung ketahanan energi nasional bagi bumi pertiwi,” ujar Exploration & New Discovery Project Director PT Pertamina EP Achmad Alfian Husein dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (23/10/2018). Alfian mengatakan, penemuan cadangan migas dan kondensat itu dipastikan setelah Tim Exploration Drilling Wolai-001 dari PEP melakukan Drill Stem Test (DST) atau Uji Kandung Lapisan pada batuan karbonat Formasi Mentawa mulai dari DST interval pertama maupun interval yang kedua. Dia juga berharap untuk DST selanjutnya bisa mengalirkan hidrokarbon sehingga diperkirakan bisa mendapatkan tambahan cadangan gas sekitar 200 juta kaki kubik. “Dengan temuan tersebut PEP bisa mempertahankan tingkat Reserve to Production Ratio yang menjamin keberlanjutan untuk meningkatkan daya dukung produksi di masa mendatang utamanya untuk memperpanjang masa produksi gas dari kawasan Donggi Matindok, Sulawesi Tengah,” katanya.Alfian menjelaskan dengan berhasil ditemukannya cadangan migas dari struktur Wolai, menjadi motivasi yang luar biasa bagi PEP untuk terus melakukan kegiatan eksplorasi di kawasan sekitar, termasuk melakukan survey seismic 3D dan 2D yang rencananya dimulai pada Oktober 2018. General Manager Pertamina EP Asset 4 Agus Amperianto, mengatakan survei ini diberi nama Survei Pesut Mas dengan lokasi di Banggai. Terkait sumur Wolai – 001 (WOL-001), Agus menambahkan, sumur tersebut diproyeksikan memproduksikan gas sebesar 10 MM dan 50 barrel condensate per day (BCPD). Gas dari sumur Wolai-001 akan dikirim melalui pipa ke CPP di Donggi untuk antisipasi kebutuhan peningkatan gas atau penurunan produksi dari lapangan-lapangan di Donggi Matindok ke kilang LNG milik PT Donggi Senoro LNG. “Perlu pemasangan pipa gas jenis steel alloy sepanjang 6-7 kilometer dari sumur Wolai-001 ke CPP,” kata Agus. Sepanjang 2018, Pertamina EP telah menyelesaikan enam sumur pemboran eksplorasi dan direncanakan ada tiga sumur eskplorasi yang akan selesai tahun ini. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, mengapresiasi langkah manajemen Pertamina EP yang gencar melakukan aktivitas eksplorasi. Menurutnya, Pertamina EP merupakan pelaku di hulu migas. “Penemuan cadangan merupakan keharusan jika ingin tetap bertahan atau bahkan ekspansi,” kata Komaidi. Dikutip dari : https://economy.okezone.com/read/2018/10/23/320/1967632/pertamina-ep-temukan-cadangan-migas-baru-di-toili

Menteri ESDM Putuskan BSP Kelola Penuh Blok CPP Selama 20 Tahun

RiauKepri.com, PEKANBARU– Suatu kebanggaan tersendiri bagi Riau, kini PT Bumi Siak Pusako sudah diputuskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengelola secara keseluruhan Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) selama 20 tahun.Kementerian ESDM juga memutuskan nasib tiga dari empat blok minyak dan gas bumi (Migas) yang kontraknya berakhir tahun 2022. Satu blok migas belum diputuskan karena masih evaluasi. Sedangkan tiga blok yang sudah diputuskan yakni Coastal Plains and Pekanbaru (CPP), Blok Tarakan, dan Blok Tungkal. Blok CPP diberikan kepada Bumi Siak Pusako 100 persen. Saat ini blok tersebut masih dikelola oleh BOB Pertamina Bumi Siak Pusako.Bumi Siak Pusako akan mendapatkan hak kelola Blok CPP selama 20 tahun setelah kontrak berakhir. Kontrak Blok CPP akan berakhir 8 Agustus 2022.Mengacu data Kementerian ESDM sebelumnya, PT Bumi Siak Pusako menyampaikan proposal perpanjangan kontrak Blok CPP kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas pada 4 Mei 2018. Lalu, 9 Mei 2018, PT Pertamina (Persero) pun menyampaikan permohonan pengelolaan blok itu. Namun, Pertamina akhirnya mundur.Adapun, Bumi Siak Pusako tidak wajib memotong 10% hak kelola ke pemerintah. Alasannya, mereka merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Yang diputuskan pemerintah mengelola itu PT Bumi Siak Pusako 100%,” kata Arcandra di Jakarta, Senin (5/11/2018).Di Blok CPP, Bumi Siak Pusako wajib membayar bonus tanda tangan US$ 10 juta, dan komitmen kerja pasti sebesar US$ 130 juta. Menurut Arcandra bonus tanda tangan dan komitmen pasti blok ini diputuskan paling besar setelah divaluasi dengan formula perhitungan yang berlaku.Kemudian, pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Tarakan ke PT Medco E&P Tarakan. Perusahaan ini mendapatkan hak kelola 100%. Medco sebenarnya pengelola lama blok tersebut.Meski begitu, Medco wajib menawarkan 10% hak kelolanya kepada pemerintah daerah. Bonus tanda tangan blok ini sebesar US$ 1,5 juta dan komitmen kerja pasti lima tahun pertamanya US$ 35,5 juta.Sementara itu, Blok Tungkal diserahkan kepada Montd’or Oil Tungkal sebesar 70% dan Fuel-X Tungkal Ltd 30%. Keduanya wajib menawarkan 10% hak kelola ke BUMD setempat. Bonus tanda tangan blok ini ditetapkan sebesar US$ 2,45 juta dan komitmen kerja pasti lima tahun pertamanya sebesar US$ 13,23 juta.Sementara itu satu blok yang habis 2022 lainnya yakni Sengkang belum diputuskan nasibnya. Padahal, akhir Agustus lalu, Kementerian ESDM telah memutuskan Blok Sengkang diserahkan kepada Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd. Blok ini habis 23 Oktober 2022.Namun sebaliknya hari ini, Arcandra urung merinci alasan pihaknya belum mengumunkan nasib Blok Sengkang. “Untuk hari ini baru tiga diumumkan,” kata dia.

Jonan Resmikan 7.093 Jargas di Sidoarjo

Sidoarjo – Sebanyak 7.093 sambungan rumah (SR) jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di Kabupaten Sidoarjo diresmikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan. Selain itu Jonan juga menyerahkan 196 paket konversi BBM ke LPG untuk nelayan kecil di Sidoarjo.

Acara peresmian dipusatkan di Masjid Al Hikmah Perum Tas II Desa Kalisampurno, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jumat (1/3/2019). Hadir dalam acara ini, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Mas’ud Khamid, dan jajaran Kementerian ESDM.

Jargas Sidoarjo dibangun dengan menggunakan dana APBN tahun 2018, pasokan gas berasal dari Lapindo Brantas Ltd sebesar 0,4 mmscfd. Jargas dibangun di 7 desa yaitu Desa Banjar Panji, Banjar Asri, Penatarsewu, Sentul, Kalisampurno, Kedensari dan Boro. Menurut Jonan, Pemerintah memanfaatkan dana APBN untuk pembangunan jargas bagi rumah sederhana, rusun sederhana dan daerah-daerah yang telah tersedia pasokan gasnya. “Ini merupakan kali kelima jargas dibangun di Kabupaten Sidoarjo. Jargas pertama kali dibangun tahun 2010 sebanyak 4.061 SR. Selanjutnya 2.457 tahun 2011, tahun 2012 sebanyak 2.230 SR, tahun 2014 sebanyak 1.702 dan terakhir 2018 mencapai 7.093 SR. Total jargas yang dibangun di Kabupaten Sidoarjo sebesar 17.543 SR,” kata Jonan kepada wartawan di Perumtas II Sidoarjo, Jum’at (1/3/2019).

Jonan mengatakan, selain Sidoarjo, untuk Provinsi Jawa Timur, jargas secara bertahap dibangun di Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo. Hingga saat ini, total jargas yang terbangun di Jawa Timur sebanyak 65.961 SR.

“Jargas untuk rumah tangga memiliki banyak keunggulan yaitu aman, bersih, hemat serta praktis karena tersedia 24 jam. Penggunaan jaringan gas ini juga akan menekan pengeluaran karena lebih hemat. Ke depan ini pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” tambah Jonan.

Untuk pembangunan jargas Sidoarjo ini, Kementerian ESDM menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasian serta pengembangan jargas Kabupaten Sidoarjo melalu afiliasinya PT Pertamina Gas dan PT Pertagas Niaga.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sejak dibangun pertama kali tahun 2009, total jargas yang terbangun dengan dana APBN hingga saat ini sebanyak 325.773 SR SR yang terdistribusi di 16 provinsi, 40 kabupaten/kota. Untuk tahun 2019, direncanakan akan dibangun sebanyak 78.216 SR jargas di 18 lokasi.

Pada kesempatan yang sama, Jonan secara simbolis membagikan paket konversi BBM ke LPG untuk 196 nelayan kecil tahun anggaran 2018.

Dengan menggunakan LPG sebagai bahan bakar melaut, penghematannya dapat mencapai Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per hari. Jumlah yang cukup besar bagi para nelayan kecil.

Program ini juga merupakan upaya pemerintah menyediakan energi alternatif yang dapat digunakan masyarakat, termasuk nelayan. LPG lebih ramah lingkungan karena emisi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan BBM. Konversi BBM ke LPG menjadi bentuk perlindungan lingkungan untuk generasi anak-cucu kita yang akan datang.

Paket konversi BBM ke LPG yang dibagikan terdiri dari mesin penggerak, tabung LPG 2 unit beserta isinya, konverter kit berikut aksesorisnya (reducer, regulator, mixer,dll) serta as panjang dan baling-baling.

Tahun 2016, Pemerintah telah membagikan 5.473 paket konkit di 10 kabupaten/kota. Tahun 2017 sebanyak 17.081 paket di 28 kota/kabupaten dan pada tahun 2018, dilaksanakan pembagian sebanyak 25.000 unit paket perdana konverter kit di 53 kabupaten/kota.

“Mensukseskan program konversi BBM ke LPG bukan hanya menjadi tugas Pemerintah saja. Konversi Ini membutuhkan partisipasi dan kerja sama semua pihak. Mulai dari penyediaan alokasi gas bumi, penjaminan ketersediaan dan pengoperasian infrastruktur untuk penyediaan dan pendistribusian LPG, serta penjaminan ketersediaan LPG bagi para nelayan kecil,” jelas Jonan.

Sementara itu di tempat yang Lilis Suryani (33) warga Perumtas II Blok O. 7 nomor 33 mengatakan, sampai saat ini gas mengalir baru beberapa warga yang lainnya hanya instalasi pipa, tinggal tersambung di kompor. Sampai saat ini warga belum mendapatkan sosialisasi terkait cara menyalakan kompor yang aman.

“Dengan penyambungan jargas ini masyarakat sangat di untungkan, karrna tidak akan kawatir kehabisan. Dan tidak ribet mengangkat tabung gas, bila kehabisan,” kata Lilis.

Hal yang sama disampaikan oleh Jumaiyah (44) warga perumtas II blok P nomor 3 mengaku bahwa dengan adanya sambung jargas ini lebih efisien karema tidak perlu angkat-angkat tabung gas. Selain itu juga lebih ngirit.

“Lebih irit, dan penggunaan sangat praktis. Serta tidak takut habis, bila ada apa-apa bisa dimatikan dengan valvenya di tutup,” tandas Jumaiyah.

Agar Industri Hulu Migas Tepat Sasaran, SKK Migas Gelar Diskusi dengan Pejabat Daerah

Liputan6.com, Jakarta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar diskusi dengan perwakilan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di kantor baru SKK Migas Jabanusa, di Jalan Veteran, Surabaya. SKK Migas turut mengundang beberapa perwakilan media dalam acara tersebut. Acara bertema “Sinergi Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Industri Hulu Migas” ini membahas bagaimana peranan SKK Migas dalam tanggung jawab, terhadap dampak yang ditimbulkan oleh industri hulu migas di Indonesia. Baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Kegiatan forum diskusi diselenggarakan untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan masyarakat sekitar wilayah operasional blok migas di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa). Kepala Divisi Program dan Komunikasi Wisnu Prabawa Taher mengungkapkan pentingnya peranan industri hulu migas dalam memenuhi kebutuhan energi serta menjadi lokomotif penggerak perekonomian nasional. Dalam acara itu, turut hadir Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Halilul Khairi. Pembahasan mulai dari peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di masing-masing wilayah, hingga membahas sinergi yang perlu dibangun antara industri hulu migas, dengan pemerintahdaerah dan seluruh pemangku kepentingan, dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih, Emil Dardak membahas tentang karakteristik masyarakat di Jawa Timur, dari segi sosial dan ekonomi khususnya di daerah penghasil migas. Pembahasan juga berkaitan dengan kontribusi yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari industri hulu migas, terkait program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selanjutnya, Didik Sasono Setyadi selaku Kepala Divisi Formalitas SKK Migas mengatakan bahwa usaha hulu migas bisa memberikan manfaat ganda (multiplier effect) berkelanjutan. Manfaat tersebut tidak hanya terwujud dalam penyerapan tenaga kerja lokal di industri hulu migas, mulai dari level buruh hingga tenaga ahli. Sekaligus pemberdayaan masyarakat setempat yang dilakukan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. SKK Migas Gelar Diskusi dengan Pejabat Daerah Sesuai Pasal 11 Ayat 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Kerja Sama yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, wajib memuat ketentuan-ketentuan yang di antaranya tentang pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Lebih lanjut, Pasal 40 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha hulu migas ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pelaksanaan kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat diawasi oleh Badan Pelaksana, dalam hal ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh industri hulu migas harus sesuai dengan kondisi lingkungan, nilai, norma, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itu, perlu ada sinergi antara industri hulu migas, pemerintah daerah setempat dan seluruh pemangku kepentingan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak membahas tentang karakteristik masyarakat di Jawa Timur, dari segi sosial dan ekonomi khususnya di daerah penghasil migas Tujuannya agar program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh industri hulu migas bisa tepat sasaran, sejalan dengan rencana pembangunan daerah, serta mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. “Kami concern betul bagaimana ketika beroperasi di suatau wilayah, tidak hanya masalah bagi hasil yang sesuai dengan kontrak. Tapi bagaimana kita juga menciptakan kondisi di wilayah sekitar operasi berkembang dengan baik,” jelas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa. Diskusi yang dihadiri oleh Bupati, Kepala Kepolisian Resor, dan Komandan Distrik Militer dari sebelas kabupaten yang menjadi daerah operasi hulu migas wilayah Jabanusa ini telah diawali dengan media gathering sehari sebelumnya di kantor perwakilan SKK Migas Jabanusa. Kegiatan dengan media tersebut juga untuk menangkap pertanyaan dan masukan publik mengenai pengelolaan TJS secara garis besar di industri hulu migas. Menurut Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabanusa Ali Masyhar, diskusi terarah ini dapat menjadi masukan bagi industri hulu migas serta pemerintah pusat dan daerah untuk saling mengingatkan bahwa tujuan dari tanggung jawab sosial adalah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Melalui diskusi, kami harap ulasan tanggung jawab sosial dari Forum Diskusi Terarah ini dapat menjadi mediasi mempererat tali silahturahmi serta kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan daerah, aparat, SKK Migas dan Kontraktor KKS demi tercapai kemakmuran rakyat Indonesia ” ujar Ali.